Arahtimurnews.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Langkah ini merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat untuk memperkuat akurasi, transparansi, serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Kota Makassar terpilih bersama 42 kabupaten/kota lainnya di Indonesia sebagai daerah percontohan (piloting) implementasi sistem digitalisasi bansos ini.
Persiapan strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi atau kesiapan satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas Perangkat Daerah serta partisipasi aktif warga.
1. Komitmen Lintas SKPD dan Aparat Kewilayahan
Wali Kota menggarisbawahi bahwa program ini bukan semata perpindahan cara pendataan dari konvensional ke digital, melainkan momentum pembenahan data kemiskinan dan sosial secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya agar pelaksanaan piloting berjalan optimal,” tegas Munafri.
Untuk itu, Wali Kota menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera menggelar koordinasi lanjutan bersama seluruh kepala Perangkat Daerah, camat, dan lurah guna membagi tugas, menyusun strategi, serta menetapkan penanggung jawab teknis di lapangan.
2. Himbauan Keterbukaan dan Kejujuran Masyarakat
Di sisi lain, Munafri mengajak seluruh warga Kota Makassar untuk mendukung proses pendataan dengan menerima kedatangan petugas atau agen pendata serta memberikan keterangan yang jujur dan benar.
“Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga,” panggil Appi.
Ia meminta dinas terkait beserta pihak kecamatan dan kelurahan menyiapkan strategi sosialisasi yang persuasif dan edukatif agar masyarakat paham akan tujuan pendataan dan tidak merasa khawatir saat didatangi petugas.
3. Progres Lapangan: Pembentukan Ribuan Agen Pendamping
Menanggapi arahan Wali Kota, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, menyampaikan bahwa saat ini tahapan persiapan tengah berfokus pada pembentukan ribuan agen pendamping.
Agen-agen ini bertugas mempercepat proses verifikasi dan pemutakhiran data warga di lapangan, menyasar lebih dari 436 ribu Kartu Keluarga (KK) di Kota Makassar yang akan terdata dari tingkat Desil 1 hingga Desil 10.
Dengan kolaborasi solid antar-SKPD, sosialisasi yang masif, serta kejujuran warga, Pemkot Makassar optimistis piloting digitalisasi bansos ini dapat berjalan sukses dan menjadi fondasi kuat bagi sistem perlindungan sosial yang transparan dan tepat sasaran.
