SEPUTAR CIBUBUR
— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menginvestigasi dugaan kasus suap besar bernilai Rp1,2 triliun yang berkaitan dengan Dana Operasional Gubernur Papua.
Salah satu penemuan pertama yang mengejutkan adalah bahwa sebagian uang tersebut diduga dipakai untuk membeli pesawat swasta yang saat ini tercatat sebagai miliknya dan berlokasi di luar negeri.
“Penyidik mengira uang yang berasal dari kejahatan korupsi dipergunakan untuk membeli pesawat jets pribadi,” ungkap Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, pada konferensi pers, Kamis (12/6/2025).
Dia mengatakan bahwa kehadiran pesawat itu sudah terlacak dan sekarang sedang berada di luar negeri.
Untuk menyelidiki arus uang antarnegara, KPK meminta keteranga dari Gibrael Isaak (GI), warga negara Singapura yang terlibat dalam industri penerbangan swasta. GI dipanggil untuk menjelaskan posisinya dalam transaksi pembelian pesawat jetsmewah itu.
“Orang tersebut kita periksa sebagai saksi untuk mengetahui tingkat keterlibatannya dalam transaksi yang tengah kita selidiki,” jelas Budi.
Pengembangan penyelidikan ini adalah sebagian dari investigasi terhadap dugaan tindak pidana korups di Dana Penopang Operasional Gubernur Papua yang mencakup tahun 2020 sampai dengan 2022.
Metode yang diterapkan meliputi pembengkakan anggaran dan pemanfaatan kelalaian berkuasa.
Hingga saat ini, KPK sudah mengidentifikasi dua orang sebagai tersangka: Dius Enumbi (DE), yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran asisten gubernur, serta Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua yang tutup usia di tahun 2023.
Walaupun Lukas sudah meninggal dunia, petugas investigasi masih terus mengawali pencarian atas harta kekayaan yang dicurigai berasal dari tindak pidana korupsinya saat ia memegang jabatan pimpinan.
KPK pun telah menghadirkan pemilik money changer yang bernama Willie Taruna (WT) untuk diperiksa.
Dia dicurigai terlibat sebagai penghubung dalam transaksi keuangan mencurigakan, termasuk potensi konversi uang tunai menjadi harta benda mewah seperti pesawat swasta.
Masalah ini menarik perhatian publik lantaran jumlah besar kerugian yang dialami oleh negara serta dugaan pemanfaatan keuangan publik demi membiayai gaya hidup berlebihan dari sejumlah petinggi negeri.
KPK bersumpah akan menyelidiki semua jejak finansial sampai selesai, bahkan jika hal itu mencakup partisipasi pihak luar negeri atau transaksi antar wilayah hukum. ***
